Upaya Setengah Hati Polisi Menyeret Mafia Pasir Besi


Environment Defender

Upaya Setengah Hati Polisi Menyeret Mafia Pasir Besi


Oleh JATAM

19 Oktober 2015





Koalisi Masyarakat Sipil desak penerapan pidana korupsi pada kasus pasir besi Lumajang. Jakarta,15/10/2015 Hingga saat ini sudah ditetapkan 33 tersangka dalam kasus mafia pertambangan pasir besi yang telah menyebabkan dibunuhnya Salim Kancil. Saat ini Polda jawa timur juga tengah melaksanakan sidang kode etik terhadap tiga anggota kepolisian, yaitu Babinkamtibmas, Kanitreskrim dan mantan Kapolsek Pasirian dengan dugaan menerima gratifikasi dari Kepala Desa Selok Awar-awar.

Sayangnya, Kepolisian Resor Lumajang hanya baru menetapkan Kepala Desa Selok Awar-awar, Hariyono, sebagai otak kasus penambang pasir ilegal di Pantai Watu Pecak, Desa Selok Awar-awar. Hariyono dijerat Pasal 158 sub-Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Polisi menyita alat berat beserta bukti-bukti penarikan portal pasir. Polisi juga menangkap pemilik alat berat dan teknisinya.

Seharusnya dengan perputaran uang yang sangat besar dari praktek pertambangan ini, penyidik mampu mengembangkan kasus ini ke arah pelanggaran pidana korupsi maupun pencucian uang. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menghitung aktivitas pertambangan pasir besi secara liar di Lumajang, Jawa Timur, berpotensi merugikan keuangan daerah hingga Rp 11,5 triliun dalam jangka waktu lima tahun atau setara dengan sembilan tahun APBD Lumajang. Angka tersebut dihitung dari estimasi dalam sehari 500 truk yang masing-masing membawa 35 ton pasir besi dari Lumajang. Harga pasir yang mengandung kadar besi (Fe) hingga 50 persen, di pasaran bisa menembus rata-rata 36 Dollar Amerika per tonnya. Bila kurs rupiah Rp 10 ribu per Dollar Amerika, maka, kerugian Kabupaten Lumajang mencapai Rp 2,29 triliun per tahun.

Selain penyidikan berhenti pada Kepala Desa Hariyono, ketiga oknum kepolisian yang diperiksa saat ini semuanya hanya setingkat Polsek atau penerima langsung dari Kepala Desa Hariyono. Menurut Wahyu Nandang dari YLBHI, proses penegakan hukum setengah hati inilah yang dikawatirkan hanya bagian dari skenario Polisi meloloskan gembong mafia pasir besi di Kabupaten Lumajang. “Dalam kasus ini Polisi seharusnya obyektif dan tidak tebang pilih. Terutama pihak aparat Pemerintah, pengusaha dan bahkan pihak Kepolisian sendiri,” tambahnya.

Menurut Muhnur Satyahaprabu, Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi, Polisi seakan memainkan drama dalam kasus pembunuhan dan penambangan pasir besi di Lumajang. “Padahal sejak awak koalisi masyarakat sipil sudah memberikan banyak petunjuk terkait peristiwa dan orang yang patut diduga kuat memainkan bisnis haram pasir besi ini” ungkap Muhnur.

Berdasarkan hasil audit investigasi BPKP jawa timur ditemukan bahwa sejak tahun 2004-2005 ada perjanjian operasional atau joint operasional antara pemerintah kabupaten lumajang dengan PT Mutiara Halim terkait dengan retribusi tambang pasir yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 5 milliar. Kerugian sebesar itu terjadi dalam waktu satu tahun artinya jika penambangan terjadi sudah lebih dari 3 tahun maka kerugian negara pasti lebih besar. penambangan pasir besi juga tidak berkontribusi besar terhadap APBD Kabupaten Lumajang. Kontribusi dari pasir besi hanya RP 75 juta/ tahun sehingga dipastikan aliran uang hasil penambangan liar tersebut masuk kekantong-kantong elit birokrat dan aparat. tambah Muhnur

Upaya memberantas praktek mafia pertambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang seharusnya tidak hanya berhenti pada penetapan kepala desa Selok Awar-awar dan oknum anggota Kepolisian sebagai tersangka. Menurut Ki Bagus Hadi Kusuma, Manajer Kampanye JATAM, dengan perputaran uang hingga milyaran rupiah perbulan dan kerugian Negara mencapai triliunan rupiah, maka sangat besar kemungkinan praktek mafia pertambangan ini dilindungi oleh orang yang memiliki kuasa yang kuat, baik dari birokrasi pemerintahan maupun aparat keamanan.

Ki Bagus juga menambahkan, penyelesaian kasus mafia pertambangan ini seharusnya juga tidak mengabaikan kasus-kasus korupsi pertambangan pasir besi di Lumajang. “Sejak 2008 setidaknya ada empat kasus korupsi yang berkaitan erat dengan pertambangan pasir besi di Lumajang, bahkan beberapa sudah ditetapkan tersangkanya. Kalau mau menyelesaikan kasus ini secara tuntas, penyidik seharusnya tidak mengabaikan kasus-kasus mega korupsi ini. Sangat penting untuk menggunakan pendekatan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam kasus ini,” pungkas Ki Bagus.

Di sisi lain, pertambangan pasir besi di pesisir Lumajang juga semakin meningkatkan angka kekerasan di wilayah tersebut. Berdasarkam pemantauan KontraS, sepanjang November 2014 hingga November 2015 sedikitnya telah terjadi tiga peristiwa pembunuhan misterius dan kekerasan yang diduga kuat masih terkait praktik tambang pasir illegal di Lumajang. Anehnya hingga saat ini tidak ada kejelasan proses hukum dari berbagai kasus tersebut. Peristiwa tersebut antara lain; 1) Pembunuhan atas Paiman alias Manisin (55) warga Warga Dusun Kajaran Desa Bades Kecamatan Pasirian, yang bekerja sebagai penjaga portal pasir galian C, pada 30 November 2014. 2) Pembunuhan seorang petani, Alim (26), warga Dusun Madurejo, Desa Munder, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang pada 20 Agustus 2015. 3) Penganiayaan terhadap Sa’i (54), Ketua RW Dusun Krajan 2, Desa Selok-Awar-awar, pada 5 September 2015.

KontraS juga menilai pihak kepolisian telah “kembali” mengabaikan berbagai kesaksian dari masyarakat terkait maraknya praktik tambang pasir illegal di Lumajang, yang menyeret berbagai pihak mulai dari kepolisian sendiri, TNI, hingga aparatur Negara lainnya. Terlebih komisi III DPR-RI dalam sebuah kesempatan juga telah membeberkan sejumlah hasil temuan mereka dalam praktik tambang illegal tersebut. Fakta-fakta yang seharusnya dapat menjadi acuan bagi pihak kepolisian untuk mengungkap kejahatan tambang pasir illegal di Lumajang, telah secara nyata tidak menjadi pertimbangan bagi pihak kepolisian dalam mengungkap dan menyeret mafia tambang pasir tersebut, hal yang mana juga semakin membuktikan ketidak seriusan polisi dalam mengungkap kasus tersebut.

Kontak Person :
• Muhnur Satyahaprabu (Walhi / 081326436437 atau 08112770399)
• Ki Bagus Ahmad (Jatam/ 085781985822)
• Ananto (KontraS/ 081908871477)
• Ken Yusrinsyah (KPA/ 081210704454)
• Andi Muttaqien (Pilnet/ 08121996984)
• Wahyu Nandang (YLBHI/ 087880054803)











© 2024 Jaringan Advokasi Tambang





Environment Defender

Upaya Setengah Hati Polisi Menyeret Mafia Pasir Besi


Share


Oleh JATAM

19 Oktober 2015



Koalisi Masyarakat Sipil desak penerapan pidana korupsi pada kasus pasir besi Lumajang. Jakarta,15/10/2015 Hingga saat ini sudah ditetapkan 33 tersangka dalam kasus mafia pertambangan pasir besi yang telah menyebabkan dibunuhnya Salim Kancil. Saat ini Polda jawa timur juga tengah melaksanakan sidang kode etik terhadap tiga anggota kepolisian, yaitu Babinkamtibmas, Kanitreskrim dan mantan Kapolsek Pasirian dengan dugaan menerima gratifikasi dari Kepala Desa Selok Awar-awar.

Sayangnya, Kepolisian Resor Lumajang hanya baru menetapkan Kepala Desa Selok Awar-awar, Hariyono, sebagai otak kasus penambang pasir ilegal di Pantai Watu Pecak, Desa Selok Awar-awar. Hariyono dijerat Pasal 158 sub-Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Polisi menyita alat berat beserta bukti-bukti penarikan portal pasir. Polisi juga menangkap pemilik alat berat dan teknisinya.

Seharusnya dengan perputaran uang yang sangat besar dari praktek pertambangan ini, penyidik mampu mengembangkan kasus ini ke arah pelanggaran pidana korupsi maupun pencucian uang. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menghitung aktivitas pertambangan pasir besi secara liar di Lumajang, Jawa Timur, berpotensi merugikan keuangan daerah hingga Rp 11,5 triliun dalam jangka waktu lima tahun atau setara dengan sembilan tahun APBD Lumajang. Angka tersebut dihitung dari estimasi dalam sehari 500 truk yang masing-masing membawa 35 ton pasir besi dari Lumajang. Harga pasir yang mengandung kadar besi (Fe) hingga 50 persen, di pasaran bisa menembus rata-rata 36 Dollar Amerika per tonnya. Bila kurs rupiah Rp 10 ribu per Dollar Amerika, maka, kerugian Kabupaten Lumajang mencapai Rp 2,29 triliun per tahun.

Selain penyidikan berhenti pada Kepala Desa Hariyono, ketiga oknum kepolisian yang diperiksa saat ini semuanya hanya setingkat Polsek atau penerima langsung dari Kepala Desa Hariyono. Menurut Wahyu Nandang dari YLBHI, proses penegakan hukum setengah hati inilah yang dikawatirkan hanya bagian dari skenario Polisi meloloskan gembong mafia pasir besi di Kabupaten Lumajang. “Dalam kasus ini Polisi seharusnya obyektif dan tidak tebang pilih. Terutama pihak aparat Pemerintah, pengusaha dan bahkan pihak Kepolisian sendiri,” tambahnya.

Menurut Muhnur Satyahaprabu, Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi, Polisi seakan memainkan drama dalam kasus pembunuhan dan penambangan pasir besi di Lumajang. “Padahal sejak awak koalisi masyarakat sipil sudah memberikan banyak petunjuk terkait peristiwa dan orang yang patut diduga kuat memainkan bisnis haram pasir besi ini” ungkap Muhnur.

Berdasarkan hasil audit investigasi BPKP jawa timur ditemukan bahwa sejak tahun 2004-2005 ada perjanjian operasional atau joint operasional antara pemerintah kabupaten lumajang dengan PT Mutiara Halim terkait dengan retribusi tambang pasir yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 5 milliar. Kerugian sebesar itu terjadi dalam waktu satu tahun artinya jika penambangan terjadi sudah lebih dari 3 tahun maka kerugian negara pasti lebih besar. penambangan pasir besi juga tidak berkontribusi besar terhadap APBD Kabupaten Lumajang. Kontribusi dari pasir besi hanya RP 75 juta/ tahun sehingga dipastikan aliran uang hasil penambangan liar tersebut masuk kekantong-kantong elit birokrat dan aparat. tambah Muhnur

Upaya memberantas praktek mafia pertambangan pasir besi di Kabupaten Lumajang seharusnya tidak hanya berhenti pada penetapan kepala desa Selok Awar-awar dan oknum anggota Kepolisian sebagai tersangka. Menurut Ki Bagus Hadi Kusuma, Manajer Kampanye JATAM, dengan perputaran uang hingga milyaran rupiah perbulan dan kerugian Negara mencapai triliunan rupiah, maka sangat besar kemungkinan praktek mafia pertambangan ini dilindungi oleh orang yang memiliki kuasa yang kuat, baik dari birokrasi pemerintahan maupun aparat keamanan.

Ki Bagus juga menambahkan, penyelesaian kasus mafia pertambangan ini seharusnya juga tidak mengabaikan kasus-kasus korupsi pertambangan pasir besi di Lumajang. “Sejak 2008 setidaknya ada empat kasus korupsi yang berkaitan erat dengan pertambangan pasir besi di Lumajang, bahkan beberapa sudah ditetapkan tersangkanya. Kalau mau menyelesaikan kasus ini secara tuntas, penyidik seharusnya tidak mengabaikan kasus-kasus mega korupsi ini. Sangat penting untuk menggunakan pendekatan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam kasus ini,” pungkas Ki Bagus.

Di sisi lain, pertambangan pasir besi di pesisir Lumajang juga semakin meningkatkan angka kekerasan di wilayah tersebut. Berdasarkam pemantauan KontraS, sepanjang November 2014 hingga November 2015 sedikitnya telah terjadi tiga peristiwa pembunuhan misterius dan kekerasan yang diduga kuat masih terkait praktik tambang pasir illegal di Lumajang. Anehnya hingga saat ini tidak ada kejelasan proses hukum dari berbagai kasus tersebut. Peristiwa tersebut antara lain; 1) Pembunuhan atas Paiman alias Manisin (55) warga Warga Dusun Kajaran Desa Bades Kecamatan Pasirian, yang bekerja sebagai penjaga portal pasir galian C, pada 30 November 2014. 2) Pembunuhan seorang petani, Alim (26), warga Dusun Madurejo, Desa Munder, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang pada 20 Agustus 2015. 3) Penganiayaan terhadap Sa’i (54), Ketua RW Dusun Krajan 2, Desa Selok-Awar-awar, pada 5 September 2015.

KontraS juga menilai pihak kepolisian telah “kembali” mengabaikan berbagai kesaksian dari masyarakat terkait maraknya praktik tambang pasir illegal di Lumajang, yang menyeret berbagai pihak mulai dari kepolisian sendiri, TNI, hingga aparatur Negara lainnya. Terlebih komisi III DPR-RI dalam sebuah kesempatan juga telah membeberkan sejumlah hasil temuan mereka dalam praktik tambang illegal tersebut. Fakta-fakta yang seharusnya dapat menjadi acuan bagi pihak kepolisian untuk mengungkap kejahatan tambang pasir illegal di Lumajang, telah secara nyata tidak menjadi pertimbangan bagi pihak kepolisian dalam mengungkap dan menyeret mafia tambang pasir tersebut, hal yang mana juga semakin membuktikan ketidak seriusan polisi dalam mengungkap kasus tersebut.

Kontak Person :
• Muhnur Satyahaprabu (Walhi / 081326436437 atau 08112770399)
• Ki Bagus Ahmad (Jatam/ 085781985822)
• Ananto (KontraS/ 081908871477)
• Ken Yusrinsyah (KPA/ 081210704454)
• Andi Muttaqien (Pilnet/ 08121996984)
• Wahyu Nandang (YLBHI/ 087880054803)



Sekretariat: Graha Krama Yudha Lantai 4 Unit B No. 43, RT.2/RW.2, Duren Tiga, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760

✉ jatam@jatam.org

☏ (021) 7997849


Tentang Kami

→ Profil Organisasi

→ Sejarah

→ Mandat

→ Keorganisasian

→ Etika

→ Pegiat


Kunjungi

→ Pemilu Memilukan

→ Save Small Islands

→ Potret Krisis Indonesia

→ Tambang gerogoti Indonesia


Konstituen

→ JATAM Kaltim

→ JATAM Sulteng

→ JATAM Kaltara






© 2024 Jaringan Advokasi Tambang