Presiden terpilih Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan, Jumat (16/8/2019). Koalisi masyarakat sipil menilai, Jokowi kembali akan membahas penggalakkan investasi, seperti yang sebelumnya telah disampaikan dalam pidatonya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, 14 Juli 2019.

“Rezim yang sedang berkuasa memang sangat-sangat ambisi untuk menggenjot investasi di Indonesia,” kata aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ( YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

Melky mengatakan, fokus pemerintah terhadap peningkatan investasi dapat dilihat dari sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang tengah disiapkan.

Untuk memuluskan investasi, pemerintah mengebut sejumlah aturan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, dari RUU Pertanahan, RUU Tenaga Kerja, hingga RUU Mineral dan Batubara.

Namun, sebagian besar isi regulasi ini lebih berpihak pada korporasi. Di sisi lain, masyarakat terancam dirugikan karena investasi yang besar-besaran.

“Abai soal bagaimana nasib ruang hidup masyarakat yang terus tergerus, termasuk dengan kerusakan lingkungan yang semakin masif di Indonesia,” ujar Melky.

Melky menilai, atas rencana penggalakkan investasi ini, Jokowi kurang memperhatikan ribuan masyarakat yang kehilangan ruang produksi mereka, dari tanah, air, hingga hutan.

Mereka yang terdampak pembangunan bisa saja diberi dana kompensasi.

Namun, lama-kelamaan dana itu akan habis dan masyarakat kembali dengan realitas bahwa mereka telah kehilangan ruang produksi mereka.

“Fakta-fakta seperti ini sama sekali tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah dipublikasikan oleh rezim yang sedang berkuasa. Karena otaknya dalam rezim hari ini yang dipikirkan hanya soal investasi,” kata Melky.

Pidato Jokowi besok diprediksi bakal menjadi angin segar bagi korporasi. Sebaliknya akan menjadi kabar buruk bagi rakyat.

Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil berharap Jokowi lebih memperhatikan dampak investasi besar-besaran terhadap hak-hak rakyat.

Sumber: Kompas