Lahan Pangan Tinggal Sejarah, Tambang Ilegal Menang Pilkada, Perbanyak Petani Bukan Elit Politisi, Tinggalkan Pilkada Kukar yang Tak Usung Solusi

Kabupaten Kutai Kartanegara pernah menjadi penghasil beras terbanyak di Kaltim. Semua itu berubah sejak bupati-bupati terpilih hasil Pilkada ini mengobral ribuan hektar sawah menjadi 625 izin tambang batubara. Padahal di saat pandemi seperti saat ini rakyat Kutai Kartanegara membutuhkan jaminan ketahanan pangan.

Luas lubang tambang di Kutai Kartanegara adalah 218.311,99 hektar atau setara 8,34 % dari luas Kabupaten Kutai Kartanegara 2.618.406,40 hektar. Sedangkan dari 39 korban yang tewas di lubang tambang di Kalimantan Timur, 13 diantaranya terjadi di Kutai Kartanegara.

Dari 1.735 lubang tambang beracun yang menganga dan tidak direklamasi di Kalimantan Timur, sebanyak 842 lubang diantaranya berada di Kutai Kartanegara. Kabupaten ini juga yang sejak 2018 menjadi surga bagi tambang ilegal, hingga bupati dan pejabat publiknya paling banyak divonis korupsi.

Angka pertumbuhan ekonomi di Kutai Kartanegara diklaim naik dari 1,71 % naik menjadi 3,77 %. Namun faktanya jumlah angka kemiskinan terus bertambah dari tahun 2014 sebanyak 52.528 meningkat menjadi 56.336 Jiwa pada tahun 2019. Ini berarti dalam lima tahun terakhir saja, terjadi penambahan 3.808 jiwa penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di Kutai Kartanegara ini merupakan yang terbesar dibandingkan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur.

Pilkada Kutai Kartanegara hanya akan memenangkan tambang ilegal dan korupsi. Meskipun Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor pertambangan cukup besar, namun rakyat hanya memperoleh banjir lumpur, kemiskinan yang kian melonjak, panen lubang tambang dan sawah yang tercemar dan hilang.

Unduh [PDF]