Sejak 13 Juli 2011 hingga 24 Agustus 2015, tidak ada tindakan nyata dari pemerintah daerah maupun pusat, menyikapi anak-anak yang meninggal di lobang tambang. Rentang waktu itu, pemerintah hanya diam membatu, bahkan seakan berkelit untuk menindak perusahaan-perusahaan tambang batubara tak bertanggung jawab. Jelas-jelas perusahaan tambang batubara telah abai dengan membiarkan lobangnya merengut nyawa 15 anak. Mereka sama sekali tak melaksanakan tanggung jawabnya untuk merehabilitasi dan reklamasi bekas tambangnya.

Pada kasus terakhir, 24 Agutsus 2015, yang menewaskan siswa pelajar pondok Pesantren Yayasan Tursina, Yusuf Subhan (11 tahun), ada kesan melempar kesalahan ke masyarakat bukan perusahaan, dimana masyarakat sekitar pernah mengajukan permohonan pemanfaatan lobang tambang milik PT. Lana Harita Indonesia. Semestinya, perusahaan harus mendahulukan kewajibannya melakukan rehabilitasi dan reklamasi lahan. Dan perusahaan semestinya, tahu resiko apa yang akan terjadi jika memanfaatkan lobang tambang yang mengandung racun tambang dan sebagainya.

Ketika kejadian pertama anak meninggal di lobang tambang pada 13 Juli 2011, seharusnya sudah jadi peringatan keras agar tidak terjadi berulang, monitoring atau kontrol, penindakan atau sanksi harusnya dilakukan, sejak saat itu. Namun, seperti kita ketahui, korban terus berjatuhan menjadi 15 hingga Agustus 2015. Bisa disebut, pemerintah sama sekali tidak ada perencanaan guna melakukan pencegahan. Padahal, lobang tambang yang ada di seluruh Indonesia bisa mencapai ribuan, sangat potensial menjadi mesin pencabut nyawa.

Belum terlihat, upaya pemerintah dan pemerintah pusat memeja hijaukan perusahaan yang telah melanggar kewajiban diamanatkan UU. Dan seperti biasa, pingpong tanggung jawab dan normatif, berupa teguran administratif. Atau sangat mungkin kewajiban itu justru diselewengkan oleh pejabat berwenang.

Adanya dana jaminan reklamasi, yang barang tentu jumlah tidak sedikit, sangat menggiurkan untuk disalahgunakan. Apalagi, sejak UU 4/2009, ada kewenangan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah dalam pengurusan pasca dan penutupan tambang, termasuk pengelolaan dana jaminan reklamasi. Belum lagi soal pihak ketiga sebagi operator, dapat ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Nepotisme, berujung pada kolusi dan korupsi pun terjadi dalam pelaksanaan pasca dan penutupan tambang.

Dengan kata lain, tak jelasnya penyelesaian, penindakan atas kasus-kasus anak meninggal di lobang tambang sejak 2011, karena design kejahatan terhadap lingkungan dan kekuasaan. Ditambah aturan yang lunak dan memberi ruang untuk melakukan kejahatan. Mempertegas, bahwa negara sungguh-sungguh tidak berada di pihak rakyat, dalam hal ini adalah korban lobang tambang. Jika seperti ini terus, maka tidak tertutup kita akan terus berhitung jumlah korban di lobang tambang akan bertambah. (SJ)