Tahun 2024 menjadi momen paling memilukan bagi Maluku Utara, terutama warga yang hidup di wilayah lingkar tambang. Selain terus berjuang mempertahankan ruang hidupnya dari cengkeraman negara – korporasi, desa-desa tempat mereka hidup tak luput dari dampak aktivitas ekstraktif. Mulai dari banjir, kerusakan sungai, pesisir, hingga lautan yang kemudian mempengaruhi kualitas hidup sehari-hari.

Persoalan kemudian melebar pada kasus tindak pidana korupsi di sektor sumber daya alam. Sejumlah pejabat, politikus, hingga pengusaha tambang ikut terseret. Sederet peristiwa krusial itu kemudian ditutup dengan basa-basi pemilihan kepala daerah yang beberapa di antaranya memiliki kepentingan langsung atas industri ekstraktif. 

Kelimpahan sumber daya alam berupa nikel, emas, bijih besi, pasir besi, batu gamping, hingga panas bumi (geotermal) yang terdapat hampir di sekujur tubuh Pulau Halmahera, menjelma menjadi kutukan karena adanya kelindan kepentingan oleh penguasa, baik di level daerah maupun pusat. Atas nama pertumbuhan ekonomi, para pejabat cum pebisnis mengeksploitasi dan meraup cuan sebanyak–banyaknya. Lalu pergi meninggalkan kubangan krisis yang tak terpulihkan.

Memasuki 2025, roda pemerintahan Indonesia dikendalikan oleh kekuasaan Prabowo-Gibran yang berada dalam gerbong Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Gerbong politik super gemuk yang nyaris tanpa menyisakan oposisi ini, mengkonfirmasi sebuah situasi yang lebih memilukan dari rangkaian peristiwa sepanjang 2024. Sebab, nyaris semua partai politik bergabung. Bisa dipastikan, satu-satunya oposisi saat ini hanya kekuatan rakyat.

Sementara itu, hampir semua kandidat yang terpilih dalam pemilihan kepala daerah, baik di level provinsi maupun kabupaten/kota diusung oleh partai-partai politik yang berafiliasi langsung dengan KIM Plus. Artinya, mereka akan bertindak sebagai operator di tingkat daerah yang nantinya melayani agenda nasional. Satu di antaranya adalah melanjutkan hilirisasi nikel – dalang dari semua krisis ruang hidup warga.

Berikut ini adalah sikap kami:

1. Terhadap kasus korupsi yang menjerat terpidana Abdul Gani Kasuba, khususnya yang menjurus pada rasuah sumber daya alam, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Bobby Nasution dan Kahiyang Ayu untuk dimintai keterangan sekaligus mengklarifikasi nama mereka yang dikaitkan dengan dengan Blok Medan. Kami mendesak KPK untuk terus mendalami aktor-aktor lainnya di luar tujuh orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK seharusnya terus memburu seluruh pihak yang terlibat tanpa terkecuali.

2. Menjamurnya izin tambang pada sekujur tubuh kepulauan Maluku Utara telah mendalangi sejumlah bencana sosial-ekologis yang tak terelakkan. Dengan demikian pengurus negara perlu mengevaluasi seluruh izin tambang sekaligus moratorium perizinan tambang di Maluku Utara. Selain itu terhadap wilayah yang telah mencapai kondisi krisis, kami mendesak untuk segera dilakukan pemulihan.

3. Akrobat politik hari ini, mulai dari terpilihnya Sherly Tjoanda sebagai Gubernur Maluku Utara dengan latar sebagai pebisnis ekstraktif sekaligus diusung oleh partai KIM plus; terpilihnya kandidat yang diusung oleh partai yang terafiliasi dengan KIM plus di kantong utama nikel seperti Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Timur dan Halmahera Selatan; serta penunjukan Bahlil Lahadalia yang menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi dengan fokus lebih banyak mengurus sektor energi; menunjukkan pengurus negara tak benar-benar serius menghentikan laju kerusakan dan krisis ekologis yang dihadapi Maluku Utara. Dengan ambisi pemerintahan Prabowo Subianto yang menggebu-gebu untuk mengejar nilai tambah komoditas nikel, pada 2025 mendatang, Maluku Utara akan mengalami kerusakan yang lebih memilukan dibandingkan 2024 dengan eskalasi bencana yang lebih merusak.