Emas Berdarah

Semakin banyak orang yang terus jatuh cinta dan dibuai kilau emas, akan semakin banyak darah menetes dan semakin banyak anak-anak memiliki masa depan suram.

 

Rumah Perlawanan JATAM 2014-2016

Salam Jatamers! Jaringan Advokasi Tambang adalah jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas.

 

Field Trip WONOGIRI

Pabrik Semen Mengancam Wonogiri PT. UMI adalah perusahaan gabungan yang dibentuk oleh PT. Sritex, salah satu perusahaan tekstil terbesar di asia tenggara yang berpusat di Sukoharjo, dengan menggandeng Ultratech Cement, perusahaan semen asal india.

 

DSLNG Menggusur Rakyat :

Dari Rente tanah ke Mitsubhisi[1] Studi Pembangunan Kilang LNG Donggi Senoro Kabupaten Banggai
Segera Cabut Ijin Penambangan Pasir laut PDF Print E-mail
Wednesday, 09 January 2013 07:04


ARGAPALUT : Segera Cabut Ijin Penambangan Pasir laut dan Hentikan Intimidasi dan Kriminalisasi Terhadap Nelayan Tradisional

Aliansi Rakyat Gugat Penambangan Pasir Laut (ARGAPALUT)

FORTAS PELOR (Forum Solidaritas Pemuda Lontar) – FKPN (Front Kebangkitan Petani dan Nelayan)-WHF (Wahana Hijau Fortuna) –– FAM BANTEN-KOMPAK (Komite Mahasiswa dan Pemuda Anti Kekerasan) – WALHI – LS ADI –  JATAM – LBH JAKARTA – KIARA- AGRA - KontraS 

Serang, 9 Januari 2013. Kearifan lokal yang terbangun telah menjadi pondasi kesejahteraan bagi masyarakat pedesaan,pesisir dan pulau-pulau kecil hingga masyarakat adat yang secara alamiah, mampu membangun hubungan emosioanal yang saling berkaitan antara manusia dan Alam semesta. Akan tetapi kekuatan capital yang berkolaborasi dengan birokrasi telah menghancurkan kebudayaan local dan keselamatan rakyat atas nama pembangunan dan peningkatan ekonomi daerah. Kolaborasi ini menjadi umum di wilayah Indonesia yang sangat kaya terhadap sumberdaya alam namun tidak sedikitpun untuk kemakmuran rakyat.


Seperti halnya yang terjadi di pesisir Lontar Banten sejak tahun 2004 hingga tahun 2012 dengan diterbitkanya kebijakan tambang pasir laut secara masif telah mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan, perubahan bentang alam, pemiskinan, konflik horizontal, pelanggaran hukum oleh aparat hukum, kriminalisasai warga karena mempertahankan wilayah hidupnya. “Kriminalisasi yang dihadapi saat ini bisa mengarah kepada konflik yang dibuat oleh pengusaha dan pemerintah kabupaten Serang, kilah Ahmad Fanami salah satu nelayan. “ kami warga Lontar khususnya dan masyarakat pesisir Serang Utara menuntut industri tambang di wilayah Serang dan Banten secara keseluruhan agar dihentikan karena telah menghancurkan sumber ekonomi dan kesejahteraan rakyat”, tambahnya.

Haris Balubun dari Jatam menyatakan “ hingga hari ini tambang terbukti  tidak mampu mensejahterakan rakyat, tambang hanya menyisakan kehancuran lingkungan terlebih masyarakat yang hidup sekitar lingkar tambang” . Mempertahankan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan menjadi solusi dan lebih memberikan jaminan keselamatan dan kesejahteraan. Banyaknya izin tambang yang telah dikeluarkan pemerintah pusat maupun daerah hanya memberi ruang bahkan legitimasi terjadinya korupsi dan pelanggaran HAM di Indonesia.selain itu juga sebanyak 70% kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan karena pertambangan.

Dadi Hartadi, dari Wahana Hijau Fortuna mengungkapkan bahwa “Keberadaan ijin Usaha pertambangan di perairan pesisir Kabupaten Serang telah terbukti sebagai penyebab konflik horizontal dan berbagai tindakan kekerasan yang dialami masyarakat pesisir yang berprofesi nelayan”. Tuntutan dicabutnya seluruh ijin penambangan Pasir laut di kawasan pesisir Lontar menjadi sebuah kebutuhan untuk melindungi hak-hak nelayan tradisional atas hak akses laut dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, Dadi menambahkan.

Handika Febrian dari LBH Jakarta mengungkapkan “Bupati serang sebagai aktor keluarnya Ijin penambangan pasir laut di Lontar harus bertanggungjawab dengan mencabut semua ijin penambangan pasir laut yang diterbitkannya dan mengembalikan laut sebagai sumber kehidupan milik nelayan”. Pertanggungjawaban itu harus dilakukan karena semua mekanisme perijinan usaha pertambangan pasir laut tidak ditempuh berdasarkan berbagai kajian diantaranya  kajian hukum lingkungan hidup, Kajian Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kajian secara tata ruang.

Irhash Ahmady, dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menyatakan “ Dalam UU PPLH 32/2009 Pasal 26 penyusunan AMDAL mewajibkan pelibatan masyarakat. Jika satu saja warga menolak ijin maka aktivitas tidak boleh dilanjutkan. Kalau tetap dilanjutkan pemberi ijin (dalam hal ini pemerintah) maupun yang meminta ijin dapat dipidana. UU ini juga tidak bisa mempidana warga yang berjuang untuk melindungi ruang hidupnya dari ancaman keselamatan dan kesejahteraan rakyat” imbuhnya. Dalam kasus penolakan di Lontar, justru masyarakat mendapatkan intimidasi dan kriminalisasi serta diancam pidana.

A. Marthin Hadiwinata dari Kiara menyatakan bahwa dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil telah melarang kegiatan penambangan pasir pada wilayah yang secara tekhnis, ekologis, sosial, atau menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan masyarakat sekitarnya. Sementara secara ekologis berdasarkan Perda Tata Ruang Kabupaten Serang wilayah pesisir di kawasan Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Tanara adalah kawasan rawan bencana geologi dan rawan bencana abrasi tambah Marthin.

Kawasan rawan bencana itu telah ditetapkan dalam Perda RTRW Kab. Serang No. 10 tahun 20011. Jika mengacu pada UU No.26 tahun 2007 tentang pengelolaan tata ruang Pasal 73 ayat (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).Ayat (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Dalam aksi yang berlangsung di depan pendopo Bupati Serang, Aliansi rakyat Gugat penambangan pasir Laut (ARGAPALUT) menuntut kepada Bupati Serang untuk mencabut izin usaha pertambangan Pasir Laut di pesisir Lontar dan diseluruh pesisir Kabupaten Serang. Serta menghentikan pengeluaran ijin pengelolaan wilayah laut dan pesisir untuk kepentingan pertambangan.


 

Add comment


Security code
Refresh

Ratusan Warga Malang Protes Operasional Tambang Pasir Besi

Ratusan Warga yang mengatasnamakan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Desa Tumpakrejo, Kecamatan Bantur, Malang, Jawa Timur, mendatangi lokasi penambangan pasir besi yang berada di Dusun Wonogoro. Mereka menolak tambang pasir besi yang sudah beroperasi sejak dua bulan lalu. 

Sumber: OkeZone.com

Pojok Lamin

Longsor akibat tambang batubara di Sumatera Selatan

PT. Tiga Daya Minergy adalah Tambang yang menjadi penyebab Longsor di Desa Srigunung, dekat desa Sukadamai Baru, Kec Sungai Lilin, Musi Banyuasin SUMSEL

Read more...

DOKUMEN

GIS JATAM



Buku JATAM

This page require Adobe Flash 9.0 (or higher) plug in.

Festival Stos


LINK TO








FESTIVAL NINGKAM HAUMENI

Resistance And Learning Circle