Empat tahun terakhir, kabinet Indonesia Bersatu sudah 3 kali menaikkan harga BBM dengan alasan sama : harga minyak dunia naik, subsidi yang melambung harus ditanggung pemerintah. Tapi sepanjang waktu itu, tak ada tindakan genting dilakukan SBY untuk lepas dari ketergantungan BBM dan berdaulat atas sumber energinya. Yang terakhir terjadi lagi krisis listrik. Celakanya, batubara dan gas – energi alternatif tak terbarukan, malah sebagian besar dijual ke pihak asing. Siapa yang dilayani kabinet SBY sebenarnya? Sampaikan pendapat anda ke Forum JATAM
JUBI - Salah satu kasus pembuangan tailing langsung ke sungai di Indonesia yang dilakukan perusahaan tambang raksasa di Mimika (PT Freeport Indonesia) menyebar hingga ke pantai Mimika dalam bentuk sedimentasi atau pasir halus menyerupai lumpur halus.
Siaran Pers JATAM - KAU - ALKATRAS - WALHI - LIMA - SPI, 3 September 2008
Panitia Hak Angket BBM menemukan bukti keterlibatan lembaga donor bilateral Amerika Serikat (USAID) dalam merancang UU Minyak dan Gas Nomor 22/2001. Dana yang dialirkan untuk pembahasan itu selama kurun waktu 2001 hingga 2004 berjumlah 21,1 juta dollar AS atau sekitar Rp 200 miliar (Kompas, 27/08). Titik terang keterlibata asing dalam kebijakan energi ini harus segera diselidiki lebih mendalam.
Petani dari Desa Balong, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, yang tergabung dalam Masyarakat Tani Maju, kemarin unjuk rasa lagi. Mereka mendatangi gedung DPRD Jepara berdemonstrasi menolak penambangan pasir besi di daerah tersebut, khususnya di pesisir pantai. Penambangan pasir besi itu mengakibatkan abrasi,